Madiun (17/08/2026)_ Kemerdekaan yang susah payah direbut terancam dikangkangi kembali oleh kolonial. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang terlaksana di atas tumpukan penderitaan panjang, nyaris batal begitu saja. Sekutu melakukan manuver dan operasi militer untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Dan Nahdlatul Ulama (NU), tampil menjadi salah satu elemen terpenting dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Padang tanggal 16 September 1945, hanya berselang satu bulan pasca proklamasi, pasukan sekutu yang dikenal dengan Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) tiba di Jakarta. Letnan Jendral Sir Philip Christison sebagai pimpinannya. Sekutu tidak sendirian. Mereka menyerang Indonesia dengan membawa serta Nederlands Indische Civil Administration (NICA), pejabat sipil Belanda, untuk kembali menduduki Indonesia. Karena Belanda adalah kolaborator Inggris (blok Sekutu) pada Perang Dunia II, maka dengan mudah mereka bekerjasama. Perjanjian Civil Affairs Agreement (CAA) di London, menyimpulkan bahwa Sekutu akan membantu mengembalikan keberadaan NICA di Indonesia.

Segera saja tentara Sekutu dan Belanda mendarat di kota-kota besar seluruh Indonesia. Bentrokan bersenjata pun tak dapat dihindari. Rakyat berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Surabaya, Semarang, Magelang, Bandung, Jakarta, dan kota-kota lainnya menjadi medan tempur yang sengit.

Situasi panas itu membuat Presiden Soekarno gusar. Ia mengutus orangnya untuk menemui Roisul Akbar organisasi NU, KH. Hasyim Asy’ari, yang berdomisili di Pesantren Tebuireng Jombang. Gunseikanbu, pemerintah Militer Jepang, menempatkan KH. Hasyim Asy’ari sebagai tokoh yang punya pengaruh sangat kuat. Hal itu lah yang menjadi salah satu pertimbangan Soekarno mengirim utusan.

“Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam, atau membela al-Qur’an. Sekali lagi membela tanah Air?” Tanya utusan Soekarno, seperti yang ditulis Tim Sejarawan Pesantren Tebuireng dalam buku Resolusi Jihad (2015 : 141). Pertanyaan itu dijawab oleh KH. Hasyim Asy’ari dengan fatwa penolakan terhadap kembalinya kekuasaan kolonial yang ingin membatalkan kemerdekaan.  

Situasi makin panas. Kota-kota besar seperti Semarang dan Bandung kembali jatuh ke tangan imperialis. Sang Kiai berinisiatif memanggil KH. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang untuk mengumpulkan ketua NU se-Jawa dan Madura. Pada 21-22 Oktober 1945 seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Bubutan Surabaya. KH.Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa tentang kewajiban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, muncul tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.

Yaitu Fardhu ‘ain bagi orang Islam untuk memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan, Syuhada bagi pejuang yang membela kemerdekaan Indonesia, dan warga pemecah belah sekaligus memihak Belanda wajib dibunuh. Resolusi Jihad yang dikeluarkan Roisul Akbar NU ini segera saja menyebar. Koran-koran memuatnya. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, edisi 26 Oktober 1945 menulis, “Toentoetan Nahdlatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik Soepaja mengambil tindakan jang sepadan Resolusi.” Resolusi Jihad sejatinya juga meminta ketegasan Pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan Perang Suci atau Perang Jihad.

Lahirnya Resolusi Jihad, memunculkan suntikan spirit di tengah bentrokan bersenjata yang berkecamuk. Ia mengilhami solidaritas Umat Islam seluruh Indonesia untuk bersatu. Kebumen menyatakan menyambut Resolusi Jihad. Kongres Umat Islam Indonesia di Yogjakarta, 7-8 November 1945, juga memberi penguatan terhadap Resolusi Jihad. Pada kongres ini juga dibentuk Barisan (laskar) Sabilillah, yang siap jadi martir kemerdekaan Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di Sumatra. Muktamar Islam Sumatra, 6-9 Desember 1945, juga merespon seruan Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH.Hasyim Asy’ari.

Pertempuran semakin sengit. Tiga hari usai Resolusi Jihad NU dicetuskan, 6.000 tentara Sekutu mendarat di Surabaya, pertempuran pun pecah di sana. Seorang Brigadir Jendral, Mallaby, pemimpin Brigade 49 yang sarat pengalaman perang terbunuh. Perang pun makin berkobar.

10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional menyulap Surabaya sebagai medan perang yang membara. Ribuan rakyat berjuang mati-matian mempertahankan kota dan kemerdekaan bangsanya. Sebagaimana ditulis Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru: Bung Tomo, sebagai salah satu penggerak massa kala itu selalu meminta fatwa atau nasehat KH. Hasyim Asy’ari. Bung Tomo tidak pernah menjadi santri, ikatan emosional kebangsaan lah yang membuat ia dan KH. Hasyim Asy’ari saling berkait.

Para Kiai, santri, dan umat muslim datang membanjiri Surabaya dengan mendirikan markas di rumah KH. Yasin, Blauran Surabaya. Mereka bersatu dengan massa rakyat lainnya. “Resolusi Jihad NU memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat di Surabaya selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. 60 ribu tentara, laskar, para santri, sukarelawan, dan rakyat Surabaya gugur sebagai syuhada,” sebagaimana dikutip dalam buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia (2015:134).

Ribuan syuhada menjadi martir kemerdekaan Indonesia yang berhasil dipertahankan. Namun, hari ini, penjajahan telah menemukan bentuknya yang baru, tak lagi penguasaan fisik dan kekerasan. Penguasaan ekonomi, politik, sosial-budaya serta sumberdaya alam oleh Negara-negara kaya dan segelintir golongan masih terus berlangsung, hingga detik ini. Ia menjadi penanda penjajahan model baru. 

Masih dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-81, akankah muncul “Resolusi Jihad Baru” dari panggung Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang akhir Agustus ini? Ataukah NU jauh semakin dalam masuk ke pelukan kekuasaan? Semoga yang terbaik.

Wallahu a’lam bisshowaab